REFERENSISULTRA.COM, Sebanyak 1.862 tenaga honorer R4 di Kabupaten Buton Utara (Butur) di usulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Butur, Afirudin Mathara, di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Rabu (1/10/2025).
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Butur terus berupaya percepatan proses persetujuan formasi mengingat kebutuhan tenaga PPPK paruh waktu dinilai penting untuk memperkuat pelayanan publik serta mendukung administrasi pemerintahan di daerah, meskipun terdapat keterbatasan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Butur hadir bersama Kepala BKPSDM, Alimin. Menyerahkan dokumen meliputi surat usulan penambahan formasi beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Dokumen pengusulan diterima oleh Analis Kebijakan Madya Deputi SDMA Kemenpan RB, Raka Pamungkas, didampingi Analis Kebijakan Pertama Deputi SDMA, Tanaya Pinatshika, selaku PIC Sulawesi Tenggara.
Selanjutnya, PIC Sulawesi Tenggara akan menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri PANRB.
Hingga saat ini, tercatat sudah lebih dari 200 instansi daerah mengajukan permohonan tambahan formasi PPPK R4 ke kementerian.
