REFERENSISULTRA.COM, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur), mendorong pemerintah daerah melalui seluruh organisasi perangkat daerah OPD agar mempercepat realisasi pelaksanaan program penyerapan anggaran di awal tahun 2026.
Percepatan itu dinilai penting agar penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun dan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Butur Mazlin memwarning kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), agar serapan anggaran yang belum maksimal agar dimaksimalkan.
“Kalau kita sudah tegaskan serapan anggaran itu. Ada penegasan khususnya bersama mitra OPD, karena kita harus berdasarkan pengalaman yang lalu. Sebab yang lalu ini atas dasar serapan anggaran kita yang kecil sehingga kita mendapat teguran bahkan kita mendapatkan konsekuensi,”Kata Mazalin saat ditemui di kantornya pekan lalu.
Mazlin menekankan agar mitra OPD terikat untuk mempercepat serapan anggaran sesuai tupoksi dan regulasi yang berlaku, agar program pembangunan berjalan efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Malah kita kemarin, menyampaikan kepada OPD yang bersangkutan bahwa kalau bisa per triwulan kita ada evaluasi tentang serapan anggaran itu, apakah itu betul dilakukan atau tidak itu penegasan dari salah satu anggota komisi I,”ungkapnya.
Legislator dua periode itu mengatakan bahwa beberapa serapan anggaran memang belum sesuai harapan, tentu DPRD Butur mengupayakan dengan melakukan evaluasi pertiwulan.
“Bahwa kalau perlu ada evaluasi, jangan hanya kita kontrol biasa saja tapi ada evaluasi yang kita lakukan di setiap triwulan bahwa serapan anggaran kita sudah dilakukan,”
Lebih lanjut Mazlin mengatakan, terkait dengan persoalan percepatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum maksimal, pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang masih belum tergarap maksimal dalam upaya peningkatan PAD.
Langka ini dinilai, sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerah.
“Kalau kita kemarin di penegasan pada saat rapat kerja yang paling utamanya adalah di anggaran rutin,”ujarnya.
“Bahkan kita sudah dengar bahwa pemerintah daerah sudah melakukan rapat internal, bahkan sudah di tegaskan wakil Bupati untuk melakukan penekanan kepada anggotanya bahwa, peningkatan PAD,”bebernya.
Selain itu juga, kata Politisi Partai Demokrat itu, mengatakan, ada OPD yang sudah di tetapkan dan sudah di Perda kan.
“Pertama Yang tadinya kebudayaan itu melekat di pariwisata, kita kembalikan ke Dinas Pendidikan, ada juga di keuangan, Bapenda Badan pendapatan. Itu sudah di Perda kan dan sudah di tetapkan, tinggal pemerintah daerah kapan mau di fungsikan,”tandasnya.(Adv)
