REFERENSISULTRA.COM – Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, baru saja usai dilaksanakan beberapa hal penting dijabarkan untuk menjadi program prioritas.
Bupati Buton Utara (Butur) Muhammad Ridwan Zakariah membuka secara resmi Musrenbang RKPD, bertempat di Aula Bappeda setempat, Sabtu (18/3/2023).
Pada kesempatan tersebut, Ridwan Zakariah menyampaikan sejumlah poin penting berkaitan dengan pembangunan daerah, baik yang sudah maupun sementara berjalan, termasuk penyusunan rencana kerja untuk tahun berikutnya.
“Penyusunan RKPD Kabupaten Buton Utara tahun 2024 harus dilakukan secara substansial dan lebih produktif,” kata Ridwan Zakariah dalam sambutannya.
RKPD yang dimaksud, kata Ridwan Zakariah, harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, penyusunan program dan kegiatan berpedoman pada visi dan misi Pemda Buton Utara tahun 2021-2026, mengacu pada Permendagri NOMOR 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodesifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah dimutakhirkan dengan Kepmen 050-3708 tahun 2020.
Kedua, memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pemerintah pusat sebagaimana termuat dakam RKP tahun 2024 di antaranya percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta percepatan penurunan stunting.
Kemudian yang Ketiga, melakukan penghematan pada belanja pemerintah, dengan memprioritaskan pada belanja-belanja yang bersifat wajib dan prioritas. Keempat, peningkatan investasi di daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan asli daerah (PAD) serta mencari sumber-sumber pembiayaan lain.
“Semoga melalui forum-forum yang diselenggarakan selama proses musrenbang RKPD dapat mewujudkan kualitas perencanaan secara lebih baik, serta memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat buton utara,” harapnya.
RKPD Butur tahun 2024 mengusung tema ” Mempercepat transformasi ekonomi melalui pemantapan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya lokal berkelanjutan”.
Tema ini selanjutnya dijabarkan dalam tiga prioritas pembangunan, yaitu pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah; peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan penguatan ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya lokal berkelanjutan.
Bupati dua periode itu menyebut, beberapa kegiatan prioritas yang telah maupun sementara dilaksanakan dengan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas jalan kabupaten pada 42 ruas jalan dengan panjang jalan 70,2 kilometer (km) yang tersebar pada enam kecamatan.
Kemudian pembangunan dan rehabilitas Pasar Minaminanga dengan volume bangunan 2.897,5 m3. Termasuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Langere-Tanah Merah (Desa Koepisino) dengan bentangan 100 meter yang groundbreaking atau peletakan batu pertamanya baru saja usai dilaksanakan 4 Maret 2023 lalu.
Pada tahun 2023 ini juga Pemkab Butur akan melaksanakan pekerjaan peningkatan infrastruktur jalan yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp22 miliar yaitu ruas jalan Epe-Waode Buri-Pelabuhan Lelamo sepanjang 4,31 km, dan peningkatan ruas jalan Waode Buri-Peteteaa sepanjang 6 km.
Selain itu, masih kata Ridwan Zakariah, pada tahun 2023 ini Butur mendapatkan dana Inpres APBN sebesar Rp35 miliar yang dialokasikan untuk peningkatan ruas jalan pantai utara Labuan-Waode Buri. Termasuk juga rencana pembangunan bandar udara (Bandara) Lantagi, yang secara administrasi akan dilakukan penetapan lokasi melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan, dan tanggung jawab daerah menyiapkan lahan.
“Semua ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta mempercepat pencapaian visi Buton Utara yang maju, adil dan sejahtera,” tegas Bupati Butur dua periode itu.
Ridwan pada kesempatan itu juga berharap tahun 2024 nanti alokasi anggaran jalan provinsi yang menghubungkan lima dari enam kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Utara dapat terus berkesinambungan, sebagai upaya dan tanggung jawab bersama meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.
Perbaikan kualitas jalan provinsi, lanjutnya, akan sangat berdampak pada peningjatan perekonomian masyarakat, terutama jalur distribusi hasil pertanian dan perikanan sebagai sektor utama penyumbang PDRB Kabupaten Buton Utara, serta menjadi salah satu suplai barang yang strategis.
“Selain itu jalur ini akan mendukung akses pengembangan pariwisata Kabupaten Buton Utara,” tandasnya. (Adv)
