REFERENSISULTRA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) menggelar rapat paripurna dalam rangka Haru Ulang Tahun HUT Butur ke 16 Tahun. Rapat paripurna istimewa yang berlangsung di Gedung Islamic Center Mina-minanga, Minggu (2/7/2023).
Kabupaten Butur kini memasuki usia 16 tahun, dengan usia yang tergolong masih muda, tentunya tantangan pembangunan yang kian kompleks dan rumit membuat pemerintah daerah harus mampu berinovasi, menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
Bupati Ridwan Zakariah mengatakan, melalui peringatan HUT ke 16, ini menjadi momentum yang tepat untuk bersama menguatkan tekad, berakselerasi dalam membangkitkan pembangunan daerah melalui penguatan di setiap sektor, utamanya sektor ekonomi yang menjadi urat nadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Memang bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, tetapi dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, saya yakin dan percaya bahwa Kabupaten Butur akan tumbuh dan berkembang setara dengan kabupaten lain di sulawesi tenggara, bahkan lebih maju ke depannya dan diperhitungkan dalam kawasan regional sulawesi,” ungkapnya.
Di tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Butur akan melaksanakan tiga proyek mayor yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat dalam membuka peluang investasi di berbagai sektor.
Pertama, peningkatan jalan lingkar utara labuan-lakansai sepanjang 70,18 km di mana pada tahun 2023 ini pemerintah daerah memperoleh dana dak sebesar 22,1 miliar untuk peningkatan jalan ruas epe-waode buri, waode buri-pelabuhan lelamo dan waode buri-peteteaa sepanjang 10,31 km.
Kata Ridwan, tambahan alokasi anggaran
inpres (APBN) sebesar 47,5 miliar ruas peteteaa- pebaoa 2 km dan selain itu juga penyelesaian jembatan langere-tanah merah dengan bentangan 100 meter yang akan mengatasi keterisolasian wilayah, sekaligus mendorong peningkatan produktifitas masyarakat.
Selanjutnya, pembangunan bandar udara lantagi dalam rangka meningkatkan mobilitas barang dan jasa, sekaligus mendukung kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) wakatobi.
“Pada tahun 2023 ini target untuk penentuan penetapan lokasi dari kementerian Perhubungan RI ri serta pembebasan lahan runaway bandara akan diselesaikan,” bebernya.
Kemudian, peningkatan kapasitas pelabuhan lelamo kecamatan kulisusu utara yang menjadi sarana transportasi laut utama yang menghubungkan kota kendari dan kabupaten wakatobi.
“Mengingat kapasitas pelayanannya semakin terbatas dengan hadirnya beberapa kapal laut yang lebih besar sehingga banyak diminati oleh masyarakat, untuk itu telah direncanakan perluasan dan perpanjangan dermaga,” ungkapnya.
Selain tiga mayor proyek tersebut di atas, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian lebih ditingkatkan. Yaitu jagung kuning dan perikanan khususnya rumput laut, pengembangan kawasan pariwisata budaya, wisata alam, serta ekowisata hutan manggrove seluas 17,400 hektare.
Kemudian, dari aspek sosial ditetapkan program kegiatan percepatan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem juga menjadi fokus pemerintah daerah.
Saat ini pihaknya juga mendorong untuk meningkatkan program yang mampu memberikan kontribusi dalam penguatan pilar pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional serta provinsi dengan mengedepankan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
“Harapan kita tentunya, semua pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam membangun daerah, baik dari sisi perencanaan pembangunan, penganggaran, pengendalian serta pengawasan agar semua program kerja yang kita,” tandasnya.
Rapat paripurna istimewa DPRD Butur, Bupati dua periode itu, mengatakan ini merupakan kesempatan yang baik baginya untuk menyampaikan pencapaian pelaksanaan pembangunan untuk tahun 2022 sebagai wujud tanggung jawaban kepada masyarakat Buton Utara.
Capaian indikator makro pembangunan buton utara tahun 2022 yakni.
Perekonomian Buton Utara di tahun 2022 tumbuh 5,01 persen, meningkat 0,93 persen dibanding tahun 2021 yaitu 4,08 persen.
PDRB atas dasar harga konstan sebesar 2,46 triliun dan atas dasar harga berlaku sebesar 3,801 triliun dengan kontribusi terbesar disumbang sektor pertanian 38,36 persen, sektor konstruksi 17,02 persen dan sektor perdagangan 14,07 persen.
Tentunya dengan implikasi dari pertumbuhan ekonomi tersebut, berpengaruh pada persentase penurunan angka kemiskinan tahun 2022 yaitu sebesar 14,26 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 14,89 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan yaitu dari 3,0 persen tahun 2021 menjadi 2,1 persen pada tahun 2022.
Sedangkan PDRB perkapita tahun 2022 meningkat menjadi 55,05 juta, yang menjadikan pendapatan masyarakat buton utara berada pada urutan ke-6 terbesar dari 17 kabupaten/kota di sulawesi tenggara.
Indikator kerja pembangunan lainnya, indeks pembangunan manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit dari pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Mantan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi tenggara ini, mengatakan berdasarkan data BPS, dalam dua tahun terakhir, IPM Butur selalu menunjukkan tren yang positif yakni meningkat dari 67,87 tahun 2020 menjadi 68,09 di tahun 2021 dan menjadi 69,00 di tahun 2022.
Selanjutnya, ditandai dengan angka harapan hidup 70,96 tahun, rata-rata lama sekolah 9,11 tahun dan daya beli 664 ribu 416 rupiah perbulan.
“Capaian IPM Butur berada pada peringkat ke-7 dari 17 kab/kota di sulawesi tenggara, angka juga ini melampaui target yang telah ditetapkan dalam rpjmd tahun 2022 yaitu 68,60,” ujar Ridwan Zakariah.
Selain itu juga di, tahun 2022 beberapa pencapaian pembangunan dijabarkan.
Pertama, jalan dalam kondisi mantap bertambah 59,92 km atau 23,91 persen menjadi 162,5 km dari total panjang jalan kabupaten buton utara sepanjang 458,43 km.
Kedua, rehabilitasi infrastruktur ekonomi yaitu rehab pasar mina-minanga, penguatan lembaga ekonomi masyarakat pemberian modal UMKM.
Ketiga, pembangunan infrastruktur kesehatan yaitu pembukaan puskesmas kambowa selatan.
Keempat, pemberian bantuan beasiswa bagi warga buton utara yang melanjutkan pendidikan sebesar 1 miliar rupiah
pertahun.
Kelima, penghargaan wajar tanpa pengecualian (wtp) dari bpk atas laporan pengelolaan keuangan daerah, lima kali berturut turut.
Keenam, sistem akuntabilitas instansi pemerintah (sakip) dengan kategori bb atau baik oleh Kemenpan RB. Dan masih banyak lagi pencapaian yang telah diraih pada tahun 2022.
Dari indikator-indikator pencapaian pembangunan tersebut, terlihat bahwa kinerja pembangunan kabupaten Butur telah on the track sesuai rencana pembangunan yang ditetapkan.
“Dengan capaian tersebut tidak lantas membuat kita berpuas diri, melainkan menjadi penambah semangat bagi kita untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat,” pungkasnya.(Adv)
