REFERENSISULTRA.COM – Angka Kemiskinan di Kabupaten Buton Utara (Butur) Provinsi Sulawesi tenggara (Sultra) masih cukup tinggi sebesar 14 persen. Hal tersebut sangat dipengaruhi dengan kehidupan masyarakat.
Oleh sebab itu, harus ada inovasi yang menterang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mengentaskan angka kemiskinan di daerah berjuluk “Lipu Tinadeakono Sara” tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai mitra pemerintah daerah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk fokus mencanangkan program menjadi ujung tombak bisa mengurangi angka kemiskinan.
Wakil Ketua DPRD Buton Utara, Ahmad Afif Darvin mengungkapkan, angka kemiskinan Buton Utara tahun 2021 masih di angka 14,10 persen lebih tinggi dari angka kemiskinan Nasional, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) rata-rata selama 5 tahun 2,5 persen. Demikian pula terhadap peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat rendah.
Pertumbuhan ekonomi harus menjamin berkualitas ini bisa dilihat salah satunya dari turunnya angka kemiskinan. Untuk itu pemerintah mendorong sejumlah sektor utama pendorong pembangunan untuk menurunkan angka kemiskinan, di berbagai sektor perdagangan dan infrastruktur moda transportasi darat dan laut.
Terdapat berbagai macam indikator yang dapat digunakan untuk mengukur angka kemiskinan yang terdiri atas kemampuan pendapatan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok, yakni sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, ketika pendapatan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka seseorang tersebut dikatakan miskin.
“Hali itu disebabkan perekonomian daerah belum secara optimal dibangun dari usaha-usaha ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi sumberdaya daerah, dimana usaha tersebut secara riil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang akan menggerakan pertumbuhan ekonomi,” terangnya.
Selain itu, program pembangunan ekonomi tidak fokus dan tidak tuntas, sehingga tidak memberi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan sinergitas dalam pembangunan ekonomi sangat lemah antar sektor, antar sumberdaya, antar wilayah.
“Kurangnya promosi investasi dan daya saing investasi sangat rendah. Bahkan, belum terpetakannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Data potensi dan peluang investasi belum tersedia secara akurat,” tambahnya.
Satu dekade strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin.
Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.
“Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha,” solusinya.
Selain angka kemiskinan, Kabupaten Butur, menjadi salah satu daerah yang mengalami kenaikan harga sejumlah komoditas paling tertinggi secara nasional.
Tercatat nilai Indeks Perkembangan Harga (IPH) daerah yang dipimpin Muh Ridwan Zakariah-Ahali itu sebesar 18,25 persen. Data tersebut berdasarkan perkembangan harga Minggu ke-4 bulan Maret 2023 ini.
Hal tersebut, salah satunya di pengaruhi dengan mobilitas barang dengan infrastruktur jalan yang masih kurang memadai. (Adv)
