REFERENSISULTRA.COM, Pemerintah Kota Baubau kembali menggelar apel pagi bersama di pelataran Kantor Wali Kota Baubau, Senin (27/7/2026). Apel yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, La Ode Darus Salam, menjadi momentum penyampaian sejumlah arahan penting terkait peningkatan disiplin aparatur, kesiapan program kerja, serta persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mematangkan persiapan Program Pro ASN yang telah dibahas dalam beberapa pekan terakhir. Langkah tersebut dinilai penting mengingat pembahasan program bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau akan segera dilaksanakan.
“Sebelum kita bergeser ke gedung DPR, Bapak Wali Kota bersama jajaran pimpinan ingin bertemu dan mengecek langsung sejauh mana kesiapan Pro ASN dari masing-masing OPD. Ini sudah memasuki masa-masa akhir persiapan,” ujar La Ode Darus Salam.
Selain fokus pada program kerja, Pemkot Baubau juga mulai memantapkan berbagai agenda dalam rangka memperingati HUT Ke-81 RI. Usai pembekalan di aula dan rapat bersama DPRD, panitia akan kembali menggelar rapat lanjutan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan bulan Agustus berjalan optimal.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan lomba kebersihan antar-OPD. Penilaian akan mencakup kebersihan ruang kerja, halaman kantor, hingga penataan lingkungan kerja sebagai upaya menciptakan suasana yang bersih, sehat, dan nyaman bagi aparatur maupun masyarakat yang datang memperoleh pelayanan.
Pada kesempatan itu, Sekda juga mengapresiasi sejumlah kepala OPD yang secara konsisten melaporkan pelaksanaan apel pagi dan sore di instansi masing-masing. Namun, ia mengingatkan bahwa laporan tersebut tidak boleh sekadar menjadi formalitas atau hanya mengirimkan dokumentasi di grup komunikasi.
“Apel pagi dan sore adalah sarana untuk mengefektifkan evaluasi serta mengontrol kehadiran staf secara tertib di tiap OPD,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda memberikan perhatian serius terhadap tingkat disiplin dan kehadiran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun tenaga kontrak, khususnya yang bertugas di kecamatan, kelurahan, dan satuan pendidikan.
Berdasarkan laporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), masih ditemukan sejumlah pegawai, termasuk PPPK paruh waktu dan tenaga pendidik, yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 10 hari, satu bulan, bahkan hingga tiga bulan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan dari pimpinan unit kerja, terlebih belum adanya tindakan tegas berupa surat teguran kepada pegawai yang bersangkutan.
“Ini menandakan masih kurangnya kontrol dari pimpinan unit kerja. Tolong pimpinan OPD, Camat, dan Lurah betul-betul melakukan evaluasi kinerja yang objektif dan tepat. Masalah ini nantinya akan dipaparkan secara terbuka (exposed) di hadapan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota,” pungkasnya.
