REFERENSISULTRA.COM, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar apel gabungan yang dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, serta Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Muhammad Fadlansyah.
Pencanangan ini menjadi momentum penting karena menandai dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Sulawesi Tenggara dipercaya sebagai lokasi awal pelaksanaan sensus, menegaskan peran strategis daerah ini dalam mendukung penyediaan data ekonomi nasional yang akurat dan berkualitas.
Dalam sambutannya, Wakil Kepala BPS RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang lengkap dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
“Sebuah pembangunan yang berhasil harus diawali dengan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipercaya,” ujarnya.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan Indonesia dan dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret struktur serta karakteristik perekonomian nasional. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, sensus kali ini menghadirkan sejumlah pembaruan penting.
Untuk pertama kalinya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turut menjadi bagian dari cakupan pendataan. Langkah ini dinilai sangat strategis karena sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, khususnya di Sulawesi Tenggara yang dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.
Tak hanya itu, pendataan juga akan menjangkau aktivitas ekonomi keluarga secara langsung dari rumah ke rumah (door to door). Metode ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kualitas basis data ekonomi Indonesia.
Pelaksanaan pendataan lapangan akan berlangsung selama dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan sensus sebelumnya diberikan agar seluruh aktivitas ekonomi dapat terdata secara maksimal tanpa ada usaha yang terlewat.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, masyarakat diajak menerapkan prinsip TIR, yakni menerima kedatangan petugas sensus, mengisi data dengan benar, serta meyakini bahwa seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara juga membacakan sekaligus menandatangani Deklarasi Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan program nasional tersebut.
“Kami menyatakan dukungan penuh dan siap menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna menghasilkan data ekonomi yang berkualitas, bermakna, dan berdampak sebagai fondasi pembangunan Sulawesi Tenggara dan Indonesia,” tegas Hugua.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah dalam memetakan potensi dan klasifikasi kegiatan ekonomi secara lebih jelas, sehingga kebijakan pembangunan yang diambil dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Terpilihnya Sulawesi Tenggara sebagai lokasi pencanangan nasional Sensus Ekonomi 2026 bukan tanpa alasan. Daerah ini memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang dengan sekitar 280 ribu unit usaha yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Keragaman sektor usaha serta posisi strategis Sultra dinilai menjadi representasi yang baik dalam menggambarkan dinamika perekonomian Indonesia.
Data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 nantinya diharapkan tidak hanya menjadi potret kondisi ekonomi Sulawesi Tenggara, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai simbol dimulainya pendataan, dilakukan pemasangan rompi dan tanda pengenal (nametag) kepada perwakilan petugas sensus. Sebanyak 2.600 petugas akan diterjunkan ke seluruh wilayah Sulawesi Tenggara untuk melakukan pendataan usaha dan aktivitas ekonomi keluarga selama periode sensus berlangsung.
